Gambaran Ekonomi Indonesia di 2018

Gambaran Ekonomi Indonesia di 2018

Jokowi menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017), yang disusun berpedoman pada tiga kebijakan utama‎.‎ Pertama, mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.

Kedua, melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran, sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik.

Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, maka tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan."

Berikut asumsi makro ekonomi Indonesia di 2018, antara lain: 

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor.

 ‎

"Pada 2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional," jelasnya. 

Peningkatan dan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi, merupakan kunci dari upaya pemerataan ekonomi ini. Selain itu, pengembangan daerah perbatasan juga menjadi prioritas pemerintah, agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional, sehingga tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan, namun juga perekonomian nasional secara keseluruhan.

2. Inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga di tingkat 3,5 persen, didukung oleh perbaikan kapasitas produksi nasional, stabilisasi harga, serta harga komoditas global yang masih relatif rendah. 

Walaupun demikian, dampak cuaca terhadap harga komoditas pangan menjadi risiko yang perlu dipertimbangkan, karena cuaca merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Penguatan koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil tentunya akan terus ditempuh dan ditingkatkan untuk lebih mendukung terjaminnya stabilitas harga di dalam negeri.

3. Nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun upaya penguatan di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Kerangka pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

4. Rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada 2018 diperkirakan sekitar 5,3 persen. Antisipasi pasar dalam menghadapi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat serta kondisi inflasi domestik yang terkendali berkontribusi dalam upaya pengendalian tingkat suku bunga SPN 3 bulan.

5. Asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar US$ 48 per barel. Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi kenaikan harga minyak pada 2018.

6. Volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama 2018 diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari.

"Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih mencerminkan kondisi di tahun depan," Jokowi menerangkan.